Bimtek dan Diklat tentang Tata Cara Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas-tugas perbendaharaan, Menteri Dalam Negeri telah ditetapkan Permendagri No. 55 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya. Permendagri tersebut memberikan pedoman teknis tentang pelaksanaan penatausahaan. Bendahara Pengeluaran adalah salah satu pelaksana kuasa pengelolaan keuangan […]
Kategori: Diklat dan Bimtek Keuangan Daerah
Bimtek Keuangan Daerah
Regulasi pengelolaan keuangan daerah era ini mengalami perkembangan signifikan. Terlebih bagi seorang pengelola keuangan dalam memahami tugas pokok dan fungsinya secara benar. Diklat Keuangan dan Bimtek Keuangan adalah cara Instan untuk membantu pengelola keuangan daerah agar dapat memahami hal diatas.
Di era reformasi pengelolaan keuangan daerah sudah mengalami berbagai perubahan regulasi dari waktu ke waktu. Perubahan tersebut merupakan rakaian bagaimana suatu Pemerintah Daerah dapat menciptakan good governance dan clean goverment dengan melakukan tata kelola pemerintahan dengan baik. Keberhasilan dari suatu pembangunan di daerah tidak terlepas dari aspek pengelolaan keuangan daerah yang di kelola dengan manajemen yang baik pula.
Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
Dalam rangka memantapkan pemahaman aparatur pemerintah daerah, kami akan menyelenggarakan kegiatan Bimtek dan Diklat Keangan Daerah lihat dibawah ini…
Tata Cara Penyusunan RKA dan DPA Instansi Pemerintah
Bimtek dan Diklat Tata Cara Penyusunan RKA dan DPA Instansi Pemerintah Berdasarkan Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003 mengatur peranan dan kedudukan RKPD yang merupakan penjabaran RPJMD dan Renstra AKPD dalam kaitannya dengan perumusan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Renja SKPD, RKA SKPD dan RAPBD. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 mengatur tentang peranan dan tanggung jawab […]
Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri & Penerimaan Hibah
Bimtek dan Diklat tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negera. Perbendaharan negara yaitu pengelolaan dan pertangungjawaban keuangan negara, investasi dan kekayaan yang dipisahkan yang ditetapkan oleh APBN dan APBD. Utang negara merupakan jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah pusat maupun kewajiban pamerintah pusat […]
Standarisasi Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN)
Bimtek dan Diklat Standarisasi Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) Dalam pelaksanaan pemeriksaan pengalolaan dan tanggung jawab keuangan negara diperlukan suatu standar yaitu standar pemeriksaan keuangan negara. Standarisasi Pemeriksaan Keuangan Negara adalah amanat dari UU RI Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU RI No. 15 Tahun 2006 tentang Badan […]
Review Laporan Keuangan Daerah
Bimtek dan Diklat tentang Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Setiap Pemerintah Kabupaten / Kota / Provinsi sangat membutuhkan bantuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk peningkatan kapasitas dan kompetensi auditor Inspektorat. Selain itu perlu peningkatan kerja sama pada berbagai bidang termasuk dalam hal penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah dan Laporan Keuangan SKPD yang berada di lingkungan […]
Perencanaan, Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Bendahara Instansi Pemerintah Daerah
Bimtek dan Diklat tentang Strategi Perencanaan, Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Bendahara Instansi Pemerintah Daerah Penetapan para pengelola keuangan daerah merupakan salah satu syarat pelaksanaan anggaran. Dalam pelaksanaannya kepala daerah melimpahakan sebagian wewenang kepada sekretaris daerah untuk bertindak selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah. Sekretaris daerah mempunyai tugas koordinasi di bidang penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD, menyiapakan […]
Penyusunan Neraca Awal dan Akhir Pemerintah Daerah
Bimtek dan Diklat tentang Penyusunan Neraca Awal dan Akhir Pemerintah Daerah Laporan keuangan termasuk rutinitas kegiatan tahunan SKPD (satuan kerja pemarintah daerah), pertangungjawaban anggaran yang sudah diterima wajib / harus ditetapkan dalam dokumen plaksanaan anggaran / DPA. Maksud dan Tujuan dari pelaporan tersebut agar diketahui berapa banyak anggaran yang sudah terealisasi sesuai dengan kebutuhan kita […]
Penyusunan Laporan Keuangan Instansi Pemerintah
Bimtek dan Diklat tentang Penyusunan Laporan Keuangan Instansi Pemerintah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Setiap awal tahun akan memulai melaksanakan audit laporan kauangan pemerintah didaerah terutama dalam bentuk penggumpulan data-data. Pemerintah daerah (Pemda) sangat bergepentingan dengan audit tersebut karena beberapa tahun terakhir, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menerapkan sistem reward and punishment terhadap pamerintah daerah. Terdapat tiga macam […]
Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Berbasis Akrual
Bimtek dan Diklat tentang Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Berbasis Akrual (Pp No.71/2010 & Permendagri No.64/2013) Salah satu hal yang penting dalam perencanaan dan penganggaran adalah bagaimana anggaran tersebut dapat mencerminkan suatu perencanaan yang akurat dalam pencapaian tujuan organisasi. Keakuratan dari sebuah perencanaan dan penganggaran dapat diperoleh melalui pengumpulan informasi yang terkait dengan penganggaran. Selain dari […]
Sistem Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja
Bimtek Sistem Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja Sebelum berlakunya sistem anggaran berbasis kinerja, metode penganggaran yang digunakan adalah metode tradisional atau item line budget. Cara penyusunaan anggaran ini tidak didasarkan pada analisa rangkaian kegiatan yang harus dihubungkn dengan tujuan yang telah ditentukan. lebih dititikberatkan pada kebutuhan untuk belanja/pengeluaran dan sistem pertanggung juawabannya tidak diperiksa dan diteliti […]