Kategori: Diklat dan Bimtek Pemerintahan Daerah

Standar Pelayanan Penggajian dan Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Bimtek dan Diklat tentang Standar Pelayanan Penggajian dan Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dalam memberikan kesejahteraan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pemerintah telah mengeluarkan PP No. 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Gaji Pokok PNS Selain dari PP No. 11 Tahun 2011, Peraturan pemerintah (PP) No 34 tahun 2014 adalah mengatur perubahan ke 16 […]

Sistem Mutasi Kepegawaian

Bimtek dan Diklat tentang Sistem Mutasi Kepegawaian Daerah Mutasi Pegawai adalah salah satu media pengembangan pegawai, dimana mutasi merupakan pemindahan pegawai dari satu jabatan ke jabatan lain, baik pemindahan itu sifatnya setarap dengan jabatan sebelunya, naik kejabatan yang lebih tinggi, maupun turun kejabatan yang lebih rendah. Bila mutasi tersebut naik ke jabatan yang lebih tinggi […]

Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Aparatur Pemerintahan Daerah

Bimtek dan diklat tentang Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Aparatur Pemerintahan Daerah Tata pemerintahan yang baik perlu segera dilakukan agar segala permasalahan yang timbul dapat segera dipecahkan dan juga proses pemulihan ekonomi dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik membutuhkan waktu yang tidak singkat serta Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Aparatur Pemerintahan Daerah yang terus […]

Penyusunan Program Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Bimtek Penyusunan Program Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta Evaluasi Kinerja Aparatur Pemerintahan Daerah Bentuk evaluasi yang telah secara rutin yang dilakukan oleh pemerintah adalah Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD). Payung hukum EKPPD adalah Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD). Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah / EKPPD […]

Strategi Pengelolaan Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN

Bimtek dan Diklat tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN sesuai Peraturan Pemerintah RI No. 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas PP. No. 60 Tahun 2014 Dengan pertimbangan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN atau PP Dana Desa dalam implementasinya belum menjamin pengalokasian Dana Desa secara lebih […]

Peningkatan Kinerja Serta Tugas Camat/Lurah/Kepala Desa & Sekretaris Desa

Bimtek dan Diklat tentang Peningkatan Kinerja Serta Tugas Camat/Lurah/Kepala Desa & Sekretaris Desa Sama-sama kita ketahui bahwa Desa menjadi arena politik paling dekat bagi relasi antara masyarakat dengan pemegang kekuasaan (Perangkat Desa). Para perangkat desa menjadi bagian dari birokrasi negara yang mempunyai daftar tugas kenegaraan. Adapun tugasnya yaitu menjalankan birokratisasi di level desa, melaksanakan program […]

Analisis Jabatan (ANJAB) Bagi Pegawai Negeri Sipil

Bimtek dan Diklat tentang Analisis Jabatan (ANJAB) Bagi Pegawai Negeri Sipil Semakin kokohnya desentralisasi dan otonomi daerah, diperlukan peningkatan kapasitas pemerintah daerah yang memadai dan salah satu komponen peningkatan kepasitas di daerah adalah pengembangan sumber daya manusia. suatu analisis jabatan atau analisis pekerjaan sangat diperlukan untuk menempatkan pegawai yang tepat dengan diskripsi pekerjaannya. Analisis jabatan (ANJAB) […]

Aparatur Sipil Negara (ASN)

Bimtek dan Diklat tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) Sesuai Dengan UU. RI No. 5 Tahun 2014 Untuk mewujudkan tujuan nasional, dibutuhkan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN). Pegawai ASN diserahi tugas untuk melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pamerintahan, dan tugas pembangunan tertentu. Tugas pelayanan publik dilakukan dengan memberikan pelayanan atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang […]

Rencana Strategis (Renstra) pada Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Bimtek dan Diklat bidang Rencana Strategis (Renstra) pada Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana terkandung dalam makna UU nor 22 Tahan 1999 dimaksudkan untuk mewujudkan kemandirian daerah yang bertumpu pada pamberdayaan potensi lokal. Meski titik berat otonomi diletakkan pada tingkat Kabupaten/Kota, namun pada esensinya kemandirian Daerah harus dimulai dari level pemerintahan di […]

Harmonisasi Antar Bidang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Dengan Pemerintah Daerah Provinsi

Bimtek dan Diklat tentang Harmonisasi Urusan Pemerintahan Kabupaten dan Kota Dengan Pemerintah Provinsi Pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana terkandung dalam makna Undang-Undang RI No 22 Tahun 1999 ini dimaksudkan untuk mewujudkan kemandirian daerah yang bertumpu pada pemberdayaan potensi lokal. Titik berat otonomi diletakkan pada tingkat Kabupaten/Kota, akan tetapi pada esensinya kemandirian daerah harus dimulai dari level […]

Bimtek Diklat Indonesia © 2017 - 2018 Seo By Jasa Seo Frontier Theme