Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU)

Bimtek dan Diklat tentang Sistem Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLU/BLUD)

Badan Layanan Umum adalah instansi di lingkungan pemerintah yang di bentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyedian barang dan jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsif efisiensi dan produktivitas  menurut Perpres No 23 tahun 2005 Pasal 1

Adapun tujuan BLU menurut Perpres nomor 23 tahun 2005 adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum. Serta mencerdaskn kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibelitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas dan penerapan praktek bisnis yang sehat.

Perpres Nomor 23/2005 dan Permendagri Nomor 61/2007 yang mengatur ttg pengelolaan keuangan pada BLU. Dimana semua Rumah Sakit pemerintah harus berubah statusnya menjadi BLU/BLUD. Aturan ini menjadi landasan hukum bagi RS pemerintaha untuk lebih otonom dibidang keuagan. prinsip efisiensi harus menjadi bagian dari sistem manajemen, tentunya ini juga menjadi starting point untuk meningkatkan sistem manajemen di rumah sakit pemerintah dalam pengelolaan yang lebih berjiwa entrepreneurship dengan menerapkan konsep bisnis secara sehat.

Seluruh pemda bisa lebih paham mengenai masalah-masalah terkait dalam peningkatan mutu pelayanan publik. Dalam rangka meningkatkan pemahaman Pemda, baik Eksekutif maupun Legislatif kami akan melaksanakan Bimtek dan Diklat Sistem Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLU/BLUD). Kegiatan pelatihan tersebut akan diselenggarakan pada :

Bulan Juni 2018 
07 - 08 Juni 2018 di Hotel Ibis Style Jakarta
07 - 08 Juni 2018 di Hotel Pesonna Malioboro Jogja
07 - 08 Juni 2018 di Hotel Pacific Palace Batam
07 - 08 Juni 2018 di Hotel Eden Kuta Bali
07 - 08 Juni 2018 di Hotel Cemerlang Bandung
07 - 08 Juni 2018 di Hotel Losari Beach Makassar
07 - 08 Juni 2018 di Hotel Quest Surabaya
07 - 08 Juni 2018 di Hotel Santosa Lombok

29 - 30 Juni 2018 di Hotel Ibis Style Jakarta
29 - 30 Juni 2018 di Hotel Pesonna Malioboro Jogja
29 - 30 Juni 2018 di Hotel Pacific Palace Batam
29 - 30 Juni 2018 di Hotel Eden Kuta Bali
29 - 30 Juni 2018 di Hotel Cemerlang Bandung
29 - 30 Juni 2018 di Hotel Losari Beach Makassar
29 - 30 Juni 2018 di Hotel Quest Surabaya
29 - 30 Juni 2018 di Hotel Santosa Lombok
Januari, Februari, Maret,
April, Mei, Juni
Juli, Agustus, September,
Oktober, November, Desember
- Biaya Sebesar Rp. 3.500.000,- / Peserta (Tidak Menginap)
- Biaya Sebesar Rp. 4.500.000,- / Peserta (Menginap)

Fasilitas:
- Pelatihan selama 2 hari / s.d materi selesai
- BONUS 1 JUTA (Untuk 5 Pendaftar Pertama)
- Menginap 3 malam Twin Shering (Bagi Peserta Menginap)
- Seminar Kit & Tas Ekslusif;
- Coffee Break, Lunch & Dinner
- Suvenir & Sertifikat Pelatihan
- Antar Jemput Bandara
(Peserta Group Minimal 5 Orang)
- Konfirmasi selambat-lambanya H-2


Konfirmasi pendaftaran :
Telp. / Fax. ( 021 ) 22443223 - Konf : 081288771168

Badan Layanan Umum (BLU)

diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (“PP 23/2005”) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuagan Badan Layanan Umum (“PP 74/2012”).

BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivits.[1]

Tujuan BLU

BLU bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktek bisnis yang sehat.[2]

Asas BLU

BLU beroperasi sebagai unit kerja kementerian negara/lembaga/pemrintah daerah untuk tujuan pemberian layanan umum yang pengelolaannya berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh instansi induk yang bersangkutan.[3]

BLU merupakan bagian perangkat pencapaian tujuan kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah dan karenanya status hukum BLU tidak terpisah dari kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah sebagai instansi induk.[4]

Menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum yang didelegasikannya kepada BLU dari segi manfaat laynan yang dihasilkan.[5]

Pejabat yang ditunjuk mengelola BLU bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pemberian layanan umum yang didelegasikan kepadanya oleh menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota.[6]

Perlu diketahui bahwa BLU menyelenggarakan kegiatannya tanpa mengutamakan pencarian keuntungan.[7] Meskipun demikian, BLU dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan.[8] Imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana.[9]

Tarif layanan harus mempertimbangkan aspek-aspek:[10]

a. kontinuitas dan pengembangan layanan;

b. daya beli masyarakat;

c. asas keadilan dan kepatutan; dan

d. kompetisi yang sehat.

Karakteristik BLU

Berdasarkan uraian pengertian dan asas BLU di atas dapat dilihat bahwa ciri krakteristik dari BLU adalah:

a. Berkedudukan sebagai instansi di lingkungan pemerintah;

b. Menyediakan barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat;

c. Tidak mengutamakan mencari keuntungan;

d. Didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas;

e. Pejabat pengelola BLU dan pegawai BLU dapat terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (“PNS”) dan/atau tenaga profesional non-PNS sesuai dengan kebutuhan BLU.[11]

Syarat BLU

Suatu satuan kerja instansi pemerintah dapat diizinkan menggelola keuangan dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (“PPK-BLU”) apabila memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif.[12]

Persyaratan Substantif

Instansi pemerintah yang bersangkutan menyelenggarakan layanan umum yang berhubungan dengan:[13]

a. Penyediaan barang atau jasa layanan umum.

Contoh: pelayanan bidang kesehatan seperti RS pusat atau daerah, penyelenggaraan pendidikan, serta pelayanan jasa penelitian dan pengujian.

b. Pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum.

Contoh: otorita dan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (Kapet).

c. Pengelolaan dana khusus dalam rangka meningktkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat.

Contoh: pengelola dana bergulir untuk usaha kecil dan menengah, pengelola penerusan pinjaman, dan pengelola tabungan perumahan.

Persyaratan Teknis[14]

a. Kinerja pelayanan di bidang tugas pokok dan fungsinya layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui BLU sebagaimana direkomendasikan oleh menteri/pimpinan lembaga/keppala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan kewenangannya; dan

b. Kinerja keuangan satker instansi yang bersangkutan sehat sebagaimana ditunjukan dalam dokumen usulan penetapan BLU.

Persyaratan Administratif

Persyaratan administratif terpenuhi apabila instansi pemerintah yang bersangkutan dapat menyajikan seluruh dokumen berikut:[15]

a. Pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat;

b. Pola tata kelola;

c. Rencana strategis bisnis;

d. Laporan keuangan pokok;

e. Standar pelayanan minimal; dan

f. Laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen.

Contoh Badan Layanan Umum

Seperti yang telah diuraikan, BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan. Contoh instansi pemerintah yang menjadi BLU pada umumnya adalah rumah sakit dan perguruan tinggi negeri selaku penyelenggara pendidikan.

Daftar perguruan tinggi negeri yang berstatus BLU dapat Anda lihat pada Badan Layanan Umum yang kami akses dari laman Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU
Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Antara lain: Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Universitas Negeri Semarang (UNS), Universitas Sebelas Maret Surakarta, Universitas Negeri Surabaya, Universitas Andalas, Universitas Udayana, Universitas Negeri Padang, Universitas Terbuka.

The Author

admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

© 2017 - 2018 Bimtek.co.id Seo By Jasa Seo Frontier Theme