Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Bimtek dan Diklat tentang Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang ditunggu-tunggu, akhirnya sejak awal tahun 2014 UU Desa disahkan, untuk dapat segera dilaksanakan pada tahun – tahun berikutnya.

Banyak hal diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini. Sosialisasi yang jelas serta bagaimana desa akan lebih mudah mengimplementasikan UU Desa adalah tugas setiap warga desa, serta menjaga agar sejumlah dana yang memang hanya segitu perdesa dapat digunakan semaksimal mungkin demi sebesar-besarnya kemakmuran warga masyarakat Desa.

Keluarnya Peraturan Pelaksanaan UU tentang Desa ini berdasarkan pertimbangan untuk melaksanakan sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan Desa. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berisi 91 halaman termasuk penjelasan.

Dalam rangka meningkatkan pemahaman Aparatur Pemerintahan Desa dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa, maka kami akan menyediakan Bimtek dan Diklat tentang Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa akan dilaksanakan pada:

Bulan Juli 2018 
06 - 07 Juli 2018 di Hotel Ibis Style Jakarta
06 - 07 Juli 2018 di Hotel Pesonna Malioboro Jogja
06 - 07 Juli 2018 di Hotel Pacific Palace Batam
06 - 07 Juli 2018 di Hotel Eden Kuta Bali
06 - 07 Juli 2018 di Hotel Cemerlang Bandung
06 - 07 Juli 2018 di Hotel Losari Beach Makassar
06 - 07 Juli 2018 di Hotel Quest Surabaya
06 - 07 Juli 2018 di Hotel Santosa Lombok
11 - 12 Juli 2018 di Hotel Ibis Style Jakarta
11 - 12 Juli 2018 di Hotel Pesonna Malioboro Jogja
11 - 12 Juli 2018 di Hotel Pacific Palace Batam
11 - 12 Juli 2018 di Hotel Eden Kuta Bali
11 - 12 Juli 2018 di Hotel Cemerlang Bandung
11 - 12 Juli 2018 di Hotel Losari Beach Makassar
11 - 12 Juli 2018 di Hotel Quest Surabaya
11 - 12 Juli 2018 di Hotel Santosa Lombok
20 - 21 Juli 2018 di Hotel Ibis Style Jakarta
20 - 21 Juli 2018 di Hotel Pesonna Malioboro Jogja
20 - 21 Juli 2018 di Hotel Pacific Palace Batam
20 - 21 Juli 2018 di Hotel Eden Kuta Bali
20 - 21 Juli 2018 di Hotel Cemerlang Bandung
20 - 21 Juli 2018 di Hotel Losari Beach Makassar
20 - 21 Juli 2018 di Hotel Quest Surabaya
20 - 21 Juli 2018 di Hotel Santosa Lombok
26 - 27 Juli 2018 di Hotel Ibis Style Jakarta
26 - 27 Juli 2018 di Hotel Pesonna Malioboro Jogja
26 - 27 Juli 2018 di Hotel Pacific Palace Batam
26 - 27 Juli 2018 di Hotel Eden Kuta Bali
26 - 27 Juli 2018 di Hotel Cemerlang Bandung
26 - 27 Juli 2018 di Hotel Losari Beach Makassar
26 - 27 Juli 2018 di Hotel Quest Surabaya
26 - 27 Juli 2018 di Hotel Santosa Lombok
Januari, Februari, Maret,
April, Mei, Juni
Juli, Agustus, September,
Oktober, November, Desember
- Biaya Sebesar Rp. 3.500.000,- / Peserta (Tidak Menginap)
- Biaya Sebesar Rp. 4.500.000,- / Peserta (Menginap)

Fasilitas:
- Pelatihan selama 2 hari / s.d materi selesai
- BONUS 1 JUTA (Untuk 5 Pendaftar Pertama)
- Menginap 3 malam Twin Shering (Bagi Peserta Menginap)
- Seminar Kit & Tas Ekslusif;
- Coffee Break, Lunch & Dinner
- Suvenir & Sertifikat Pelatihan
- Antar Jemput Bandara
(Peserta Group Minimal 5 Orang)
- Konfirmasi selambat-lambanya H-2


Konfirmasi pendaftaran :
Telp. / Fax. ( 021 ) 22443223 - Konf : 081288771168

Pemerintahan Desa

Penjabat kepala desa berasal dari PNS di lingkungan pemerintahan daerah kabupaten/kota,”
Tentang pemilihan kepala desa, telah didebutkan pada Pasal 40 PP 43/2014 bahwa, pemilihan kepala desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah kab/kota, dan dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.

Jika terjadi kekosongan jabatan kepala desa dalam penyelengaraan pamilihan kepala desa yang serentak, maka bupati/walikota menunjuk penjabat kepaladesa. Hal ini disebutkan pada Pasal 40 ayat (4) :

Jabatan Kepala Desa

Lama jabatan KepalaDesa Menurut Peraturan Pamerinta Nomor 43 Tahun 2014 ini, Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan, dan dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturutturut.

“Dalam hal Kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, Kepala Desa dianggap telah menjabat 1 (satu) period masa jabatan,” Pasal 47 Ayat (5).

Kewenangan Desa

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang_Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa kewenangan Desa meliputi:

  1. Kewenangan lokal berskala Desa;
  2. Kewenangan berdasarkan hak asalusul;
  3. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
  4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Kewenangan Lokal Berskala Desa meliputi:

  1. Pengelolaan tambatan perahu;
  2. Pengelolaan Pasar Desa;
  3. Pengelolaan tempat pemandian umum;
  4. Pengelolaan EmbungDesa;
  5.  Pengelolaan air minum berskala desa; dan
  6. Pembuatan jalan desa antarpermukiman ke wilayah pertanian.
  7. Pengelolaan jaringan irigrasi;
  8. Pengelolaan lingkungn permukiman masyarakat desa;
  9. Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;

Selain kewenangan sebagaimana hal diatas. Menteri dapat menetapkan jenis kewenangan Desa sesuai dengan situasi, kondisi dan kebutuhan lokal. (menurut Pasal 34 ayat 3 PP Desa).

Kewenangan Desa tersebut dalam PP Desa sedikitnya terdiri atas:

  1. Sistem organisasi masyarakat adat;
  2. Pembinaan kelembagaan masyarakat;
  3. Pembinaan lembaga hukum adat;
  4. Pengelolaan tanah kas desa; dan
  5. Pengembangan peran masyarakat desa.

Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa terdiri dari:

  • 1. Sekretariat Desa yang dipimpin oleh Sekretaris Desa;
  • 2. Pelaksana Kewilayahan yang jumlahnya ditentukan secara proporsional; dan
  • 3. Pelaksana Teknis, paling banyak 3 (tiga) seksi.

Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa

Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD), yang merupakan pendapatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

PP 43/2014 menyebutkan juga tentang tunjangan Kepala Desa, bahwa, selain menerima penghasilan tetap, Kepala Desa dan Perangkat Desa menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah, yang dapat bersumber dari APB Desa.

Penyelenggaraan Kewenangan Desa

Seluruh pendapatan desa diterima dan disalurkan melalui rekening kasdesa dan penggunaannya ditetapkan dalam APB desa, Pasal 91 PP 43 Tahun 2014. Penyelenggaraan kewenanganDesa berdasarkan pada hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang didanai oleh APB Desa, dan juga dapat didanai oleh APBN dan APBD dari Provinsi maupun Kabupaten/Kota melalui ADD misalnya.

Anggaran untuk menyelenggarakan kewenangan Desa yang didapat atau ditugaskan oleh Pemerintah Pusat akan didanai dengan APBN melalui alokasi dari bagian anggaran Kementrian/Lembaga dan disalurkan melalui SKPD – Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten atau Kota. Selain itu penyelenggaraan kewenangan desa yang didapatkan melalui Pemerintah Daerah akan didanai dengan APBD dari Propinsi, dan Kabupaten atau Kota

Syarat Menjadi Perangkat Desa

PP 43/2014 menegaskan, perangkat desa diangkat dari warga desa yang memenuhi persyaratan:

  1. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
  2. Berusia 20 tahun – 42 tahun;
  3. Terdaftar sebagai penduduk desa dan paling tidak telah bertempat tinggal selama 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
  4. Syarat lain yang ditentukan dalam peraturan daerah kabupaten/kota.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini didalamnya mengatur tentang Penataan Desa, Kewenangan, Pemerintahan Desa, Tata Cara Penyusunan Peraturan Desa, Keuangan dan Kekayaan Desa, Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan, Badan Usaha Milik Desa, Kerjasama Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat desa, dan Pembinaan dan Pengawasan Desa oleh Camat atau sebutan yang lainnya.

The Author

admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Bimtek Diklat Indonesia © 2017 - 2018 Seo By Jasa Seo Frontier Theme