Jurusita Pajak Daerah

Bimtek dan Diklat tentang Jurusita Pajak Daerah

Jurusita Pajak Daerah Adalah Pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, melaksanakan Penyitaan dan penyanderaan (gijzeling) berdasarkan Pasal 1 angka 6 UU PPSP Pasal 1 ayat (1) KMK No. 562/KMK.04/2000. Selain itu Jurusita Pajak Daerah sebagai pelaksana tindakan penagihan pajak yang bertugas :

  1. Melaksanakan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
  2. Memberitahukan Surat Paksa;
  3. Melaksanakan penyitaan atas barang Penangung Pajak berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan; dan
  4. Melaksanakan penyanderaan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan.

Juru Sita Pajak harus dilengkapi dengan kartu tanda pengenal dan harus diperlihatkan kepada Penanggung Pajak Dalam melaksanakan tugasnya. Jurusita Pajak Daerah dapat juga meminta bantuan kepada Kejaksaan dan Kepolisian, Departemen yang membidangi hukum, Pengadilan Negeri, Bank ataupun pihak lain. Untuk memberikan pemahaman aparatur mengenai Prosedur penyitaan Jurusita Pajak Daerah maka kami akan melaksanakan BIMTEK STRATEGI MENGHADAPI JURUSITA PAJAK DAERAH yang akan di laksanakan pada :

Bulan Juni 2018 
07 - 08 Juni 2018 di Hotel Ibis Style Jakarta
07 - 08 Juni 2018 di Hotel Pesonna Malioboro Jogja
07 - 08 Juni 2018 di Hotel Pacific Palace Batam
07 - 08 Juni 2018 di Hotel Eden Kuta Bali
07 - 08 Juni 2018 di Hotel Cemerlang Bandung
07 - 08 Juni 2018 di Hotel Losari Beach Makassar
07 - 08 Juni 2018 di Hotel Quest Surabaya
07 - 08 Juni 2018 di Hotel Santosa Lombok

29 - 30 Juni 2018 di Hotel Ibis Style Jakarta
29 - 30 Juni 2018 di Hotel Pesonna Malioboro Jogja
29 - 30 Juni 2018 di Hotel Pacific Palace Batam
29 - 30 Juni 2018 di Hotel Eden Kuta Bali
29 - 30 Juni 2018 di Hotel Cemerlang Bandung
29 - 30 Juni 2018 di Hotel Losari Beach Makassar
29 - 30 Juni 2018 di Hotel Quest Surabaya
29 - 30 Juni 2018 di Hotel Santosa Lombok
Januari, Februari, Maret,
April, Mei, Juni
Juli, Agustus, September,
Oktober, November, Desember
- Biaya Sebesar Rp. 3.500.000,- / Peserta (Tidak Menginap)
- Biaya Sebesar Rp. 4.500.000,- / Peserta (Menginap)

Fasilitas:
- Pelatihan selama 2 hari / s.d materi selesai
- BONUS 1 JUTA (Untuk 5 Pendaftar Pertama)
- Menginap 3 malam Twin Shering (Bagi Peserta Menginap)
- Seminar Kit & Tas Ekslusif;
- Coffee Break, Lunch & Dinner
- Suvenir & Sertifikat Pelatihan
- Antar Jemput Bandara
(Peserta Group Minimal 5 Orang)
- Konfirmasi selambat-lambanya H-2


Konfirmasi pendaftaran :
Telp. / Fax. ( 021 ) 22443223 - Konf : 081288771168

Pengantar tentang Jurusita Pajak Daerah

Akhir-akhir ini masalah tunggakan pajak daerah cukup meramaikan media cetak. Mulai dari institusi yang sangat berkepentingan dengan pajak daerah, yaitu Dispenda sampai para pengamat juga membincangkan mengenai tunggakan pajak daerah.

Intinya, bagaiamana pencairan atau penagihan pajak harus dilakukan oleh Dispenda sampai Wajib Pajak yang bersangkutan membayar atau melunasinya, karena pajak merupakan sumber dan bagian terpenting bagi Penerimaan Asli Daerah (PAD).

Untuk itu, sumbangsih pemikiran sangat diperlukan guna mencegah potensi PAD yang tertahan tersebat semakin besar dengan menempatkan hukum pajak dan hukum penagihan pajak secara proporsional.

Hukum Pajak

Hukum Pajak termasuk dalam lingkup hukum publik yang bersifat lex specialis. Sebagimana hukum publik lainnya, hukum pajak juga terdiri atas Hukum Pajak Formil dan Hukum Pajak Materiil.

Hukum pajak Formil, memuat ketentuan-ketentuan yang mendukung Hukum Pajak Materiil, yang diperlukan untuk melaksanakan Hukum Pajak Materiil. Di Indonesia Hukum Pajak Formil ini dikenal dengan Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP) atau disebut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sejak tax reforms tahun 1983 sampai sekarang telah mengalami beberapa kali revisi dan terakhir dengan UU Nomor 28 Tahun 2007, berlaku untuk pajak pusat dan pajak daerah.

Sedangkan Hukum Pajak Materiil, memuat ketentuan-ketentuan yang menerangkn antara lain keadaan, prbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek pajak), berapa besar pajak yang dikenakan (tarif), segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah (fiskus) selaku pemungut pajak dan rakyat sebagai Wajib Pajak.

Sementara, Hukum Pajak Materiil yang mengatur mengenai pajak daerah yaitu adalah UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Sebagai catatan, bahwa khusus mengenai PBB Pedesaan & Perkotaan dan BPHTB yang sebelumnya mrupakan bagian dari Pajak Pusat, kini dialihkan menjadi bagian dari Pajak Daerah Kabupaten/Kota. Dengan kata lain, kedua jenis pajak tersebut sudah masuk ke ruang lingkup UU PDRD.

Penagihan Pajak

Apabila pajak beldasarkan produk hukum yang ada tidak terlunasi sampai pada tanggal jatuh tempo yang ditentukan berarti itu sudah menjadi tunggakan pajak atau piutang pajak bagi fiskus.

Tunggakan pajak terjadi manakala WP (Penanggung Pajak) antara lain mengabaikankewajibannya dalam membayar pajak. Jika hal tersebat berlangsung terus, maka tunggakan pajak itu akan membengkak dan tentu kian membebani administrasi fiskus, bahkan sangat mungkin akan mengganggu penerimaan negara dan penerimaan daerah (PAD) sehingga berpotensi negatif menghambat penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.

Oleh karena itu, hal demikian tidak dapat dibiarkan. Perlu dan seharusnya ditempu langkah law enforcement (penegakan hukum) terhadap para penunggak pajak itu.

Bentuk atau cara law enforcement tersebut adalah melakukan serangkaian tindakan penagihan pajak. Dasar hukumnya adalah UU Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana tekah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2000, yaitu tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (UU PPSP) bagi pajak pusat dan pajak daerah.

UU tersebut menggunaka istilah surat paksa, karena mamang menurut definisinya pajak itu dapat dipaksakan atau mempunyai sifat memaksa.

UU PPSP inilah satu-satunya landasan hukum yang semestinya dioperasionalkan dalam rangka menagih ketetapan pajak. UU ini pula yang selama ini dijadikan pegangan oleh institusi yang menangani tunggakan pajak pusat, yaitu Kantor PElayanan Pajak (KPP) Direktorat Jenderal Pajak.

Hal tersebut sangat dimungkinkan untuk mudah dilaksanakan, karena selain dilengkapi dengan aturan pelaksanaan berikut petunjuk teknisnya, juga setiap KPP memiliki pegawai yang menjadi Jurusita Paak yang dipersiapkan melalui pendidikan dan pelatihan khusus untuk itu. Jurusita Pajak inilah yang khusus akan melakukan serangkaian tindakan penagihan pajak itu.

Sementara itu, untuk penanganan penagihan pajak daerah, Dispenda di Kaltim tampaknya belum pernah mengimplementasikan UU PPSP di atas, padahal jika UU PPSP itu disadari keberadaanya dan diterapkan tentu selain akan mendongkrak (mengamankan) PAD juga secara nyata memberikan deterrent effect (dampak penjeraan) bagi Wajib Pajak yang melalaikan kewajibsn pajaknya. Di samping itu, tindakan penagihan pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (tax compliances)

Memersiapkan Jurusita Pajak

Khusus dalam rangka upaya pencairan tunggakan pajak daerah melalui serangkaian tindakan penagihan pajak, sangat diperlukan adanya Jurusita PAjak Daerah handal yang semestinya dimiliki oleh setiap Dispenda, baik Dispenda Kabupaten/Kota maupun Dispenda Provinsi.

Jurusita Pajak sebagai pelaksana penagihan pajak harus memahami segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah perpajakan, turutama pada pemahaman UU PPSP itu sendiri. Misalnya, Jurusita Pajak wajiib paham mengenai dasar-dasar penagihan pajak dan jadwal penagihan pajak mulai dari Penagihan Seketika dan Sekaligus, penerbitan Surat Teguran/Peringatan, pemberitahuan Surat Paksa, Penyitaan, Pemngumuman Lelang, dan Pelaksanaan Lelang berikut seluk-beluk yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan itu. Termasuk pula tentang Pencengahan dan Penyanderaan.

Oleh Karena itu, setiap Dispenda idealnya mempunyai personil atau pegawai yang menjadi Jurusita Pajak Daerah. Untuk kebutuhan itu Dispenda dapat melakukan kerja sama secara berkelanjutan dengan Pusdiklat Perpajakan, BPPK Kementrian Keuangan melalui Balai Diklat Keuangan setempat.

 

The Author

admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

© 2017 - 2018 Bimtek.co.id Seo By Jasa Seo Frontier Theme
WhatsApp Kami