Kewajiban Perpajakan bagi Instansi Pemerintah

Bimtek dan Diklat tentang Kewajiban Perpajakan bagi Instansi Pemerintah

Berdasarkan sistem self assesment sehingga wajib pajak dalam melaksanukan kewajiban perpajakan, wajib melakukan sendiri penghitunggan, pembayaran dan pelaporan pajak terutang. Wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke kantor pelayanang pajak yang wilayahnya meliputi kedudukan wajib pajak untuk memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana yang merupakan tanda pengenal atau identitas bagi setiap wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan. Pendaftaran NPWP juga bisa melalui online. Furthermore, ada beberapa fungsi NPWP yaitu sebagai berikut :

  1. Saran dalam administrasi perpajakan;
  2. Identitas wajib pajak;
  3. Di cantumkan dalam setiap dokumen perpajakan.
  4. Menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan;

Dalam rangka pelaksanaan pemungutan, penyotaran dan pelaporan PPN dan PPnBM oleh BUMN/BUMD serta pemotongan/pemungutan PPh, PPN dan bea materai oleh Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai pemungutan/pemotongan wajib pajak dapat berjalan baik sesuai peraturan berlaku. Maka kami akan mengadakan Bimtek dan Diklat Kewajiban Perpajakan bagi Instansi Pemerintah / BUMN / BUMD. yang akan dilaksanakan pada:

Bulan Juli 2018 
06 - 07 Juli 2018 di Hotel Ibis Style Jakarta
06 - 07 Juli 2018 di Hotel Pesonna Malioboro Jogja
06 - 07 Juli 2018 di Hotel Pacific Palace Batam
06 - 07 Juli 2018 di Hotel Eden Kuta Bali
06 - 07 Juli 2018 di Hotel Cemerlang Bandung
06 - 07 Juli 2018 di Hotel Losari Beach Makassar
06 - 07 Juli 2018 di Hotel Quest Surabaya
06 - 07 Juli 2018 di Hotel Santosa Lombok
11 - 12 Juli 2018 di Hotel Ibis Style Jakarta
11 - 12 Juli 2018 di Hotel Pesonna Malioboro Jogja
11 - 12 Juli 2018 di Hotel Pacific Palace Batam
11 - 12 Juli 2018 di Hotel Eden Kuta Bali
11 - 12 Juli 2018 di Hotel Cemerlang Bandung
11 - 12 Juli 2018 di Hotel Losari Beach Makassar
11 - 12 Juli 2018 di Hotel Quest Surabaya
11 - 12 Juli 2018 di Hotel Santosa Lombok
20 - 21 Juli 2018 di Hotel Ibis Style Jakarta
20 - 21 Juli 2018 di Hotel Pesonna Malioboro Jogja
20 - 21 Juli 2018 di Hotel Pacific Palace Batam
20 - 21 Juli 2018 di Hotel Eden Kuta Bali
20 - 21 Juli 2018 di Hotel Cemerlang Bandung
20 - 21 Juli 2018 di Hotel Losari Beach Makassar
20 - 21 Juli 2018 di Hotel Quest Surabaya
20 - 21 Juli 2018 di Hotel Santosa Lombok
26 - 27 Juli 2018 di Hotel Ibis Style Jakarta
26 - 27 Juli 2018 di Hotel Pesonna Malioboro Jogja
26 - 27 Juli 2018 di Hotel Pacific Palace Batam
26 - 27 Juli 2018 di Hotel Eden Kuta Bali
26 - 27 Juli 2018 di Hotel Cemerlang Bandung
26 - 27 Juli 2018 di Hotel Losari Beach Makassar
26 - 27 Juli 2018 di Hotel Quest Surabaya
26 - 27 Juli 2018 di Hotel Santosa Lombok
Januari, Februari, Maret,
April, Mei, Juni
Juli, Agustus, September,
Oktober, November, Desember
- Biaya Sebesar Rp. 3.500.000,- / Peserta (Tidak Menginap)
- Biaya Sebesar Rp. 4.500.000,- / Peserta (Menginap)

Fasilitas:
- Pelatihan selama 2 hari / s.d materi selesai
- BONUS 1 JUTA (Untuk 5 Pendaftar Pertama)
- Menginap 3 malam Twin Shering (Bagi Peserta Menginap)
- Seminar Kit & Tas Ekslusif;
- Coffee Break, Lunch & Dinner
- Suvenir & Sertifikat Pelatihan
- Antar Jemput Bandara
(Peserta Group Minimal 5 Orang)
- Konfirmasi selambat-lambanya H-2


Konfirmasi pendaftaran :
Telp. / Fax. ( 021 ) 22443223 - Konf : 081288771168

Bendaharawan Pemerintah sebagai Wajib Pajak

Kita ketahui bersama bahwa Bendaharawan Pemerintah sebagai Wajib Pajak diberi wewenan oleh Pemerintah melalui UU Perpajakan sebagai pemotong dan pemungut beberapa pajak pusat, yaitu

  • PPh Pasal 21,
  • PPh Pasal 22,
  • PPh Pasal 23,
  • PPh Pasal 4 ayat (2),
  • PPh Pasal 26,
  • PPN dan PPnBM.

Kewajiban Bendaharawan Pemerintah sebagai berikut yaitu:

1. Kewajiban untuk memotong, memungut dan menyetorkan pajak serta melaporkan SPT

a. Memotong pajak:
– PPh Pasal 21 atas pembayaran gaji/honor dan jasa;
– PPh Pasal 23 atas pengadaan jasa;
– PPh Pasal 26 atas imbalan jasa, pekerjaan, dan kegiatan yang diterima Wajib Pajak luar negeri; dan
– PPh Pasal 4 ayat (2) atas sewa tanah dan/atau bangunan, dan pengadaan jasa konstruksi.

b. Memungut pajak:
– PPh Pasal 22 atas pengadaan barang; dan
– PPN dan PPnBM atas pengadaan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak.
c. Menyetorkan pajak dan melaporkan SPT

2 Kewajiban untuk memberikan Bukti Pemotongan dan Pemungutan

a. Bukti Pemotongan
– Form 1721 – A2 khusus pada masa Desember;
– Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 Final diberikan setiap ada pemotongan;
– Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 diberikan setiap ada pemotongan;
– Bukti Pemotongan PPh Pasal 4 Ayat (2) diberikan setiap ada pemotongan; dan
– Bukti Pemotongan PPh Pasal 26 diberikan setiap ada pemotongan.

b. Bukti Pemungutan

  • SSP Lembar ke-1 Setoran PPh Pasal 22; dan
  • SSP Lembar ke-1 Setoran PPN dan PPnBM

SSP untuk kedua jenis pajak tersebut sebelumnya diisi oleh rekanan dan diserahkan kepada bendaharawan pada saat penagihan.

3 Penunjukan rekanan pemerintah

Mengingat dana APBN dan/atau APBD yang digunakan untuk pengadaan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) mengandung unsur PPN, maka Rekanan harus terdaftar sebagai PKP.

4 Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

  1. NPWP melekat pada jabatan bendahara bukan pada pegawai yang menjabat bendahara sehingga apabila terjadi pergantian bendahara maka kewajiban perpajakan yang melekat pada NPWP Bendahara tetap
    dilaksanakan sebagaimana mestinya.
  2. Bendaharawan proyek yang proyeknya telah selesai harus mengajukan permohonan penghapusan NPWP.

 

The Author

admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

© 2017 - 2018 Bimtek.co.id Seo By Jasa Seo Frontier Theme
WhatsApp Kami