Implementasi PP. No. 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang Undang . No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Kecil Menengah

Implementasi PP. No. 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang Undang . No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Kecil Menengah

Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) merupakan sebuah lembaga independen yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, sesuai dengan amanat Undang Undang Republik Indonesia nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat (UU Antimonopoli). Setelah keluarnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2013 sebagai Implementasi Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UU UMKM), KPPU mendapatkan tugas tambahan yaitu berupa pengawasan program kemitraan dengan UMKM untuk membantu kalangan UMKM menjelang Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 (MEA).

Untuk menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku Usaha besar, Kecil dan Menengah (UKM) dari praktik monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat dan terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha, maka dari itu akan menyelenggarakan Bimtek dan Diklat tentang Implementasi PP. No. 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang Undang . No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Kecil Menengah yang akan diselenggarakan pada:

Bulan Juni 2018 
07 - 08 Juni 2018 di Hotel Ibis Style Jakarta
07 - 08 Juni 2018 di Hotel Pesonna Malioboro Jogja
07 - 08 Juni 2018 di Hotel Pacific Palace Batam
07 - 08 Juni 2018 di Hotel Eden Kuta Bali
07 - 08 Juni 2018 di Hotel Cemerlang Bandung
07 - 08 Juni 2018 di Hotel Losari Beach Makassar
07 - 08 Juni 2018 di Hotel Quest Surabaya
07 - 08 Juni 2018 di Hotel Santosa Lombok

29 - 30 Juni 2018 di Hotel Ibis Style Jakarta
29 - 30 Juni 2018 di Hotel Pesonna Malioboro Jogja
29 - 30 Juni 2018 di Hotel Pacific Palace Batam
29 - 30 Juni 2018 di Hotel Eden Kuta Bali
29 - 30 Juni 2018 di Hotel Cemerlang Bandung
29 - 30 Juni 2018 di Hotel Losari Beach Makassar
29 - 30 Juni 2018 di Hotel Quest Surabaya
29 - 30 Juni 2018 di Hotel Santosa Lombok
Januari, Februari, Maret,
April, Mei, Juni
Juli, Agustus, September,
Oktober, November, Desember
- Biaya Sebesar Rp. 3.500.000,- / Peserta (Tidak Menginap)
- Biaya Sebesar Rp. 4.500.000,- / Peserta (Menginap)

Fasilitas:
- Pelatihan selama 2 hari / s.d materi selesai
- BONUS 1 JUTA (Untuk 5 Pendaftar Pertama)
- Menginap 3 malam Twin Shering (Bagi Peserta Menginap)
- Seminar Kit & Tas Ekslusif;
- Coffee Break, Lunch & Dinner
- Suvenir & Sertifikat Pelatihan
- Antar Jemput Bandara
(Peserta Group Minimal 5 Orang)
- Konfirmasi selambat-lambanya H-2


Konfirmasi pendaftaran :
Telp. / Fax. ( 021 ) 22443223 - Konf : 081288771168

Poin penting yang diatur pada Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU No.20/2008 adalah peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memfasilitasi pengembangan UMKM. Salah satunya dengan memberikan prioritas kepada UMKM untuk ikut serta dalam program pengadaan barang dan jasa yang diadakan oleh pemerintah. Hal lain yang diatur adalah kemudahan perizinan, penyediaan pembiayaan, dan fasilitasi teknologi informasi.

 

Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU No.20/2008 juga menegaskan, bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah memprioritaskan pengembangan UMKM melalui:

a. Pemberian kesempatan untuk ikut serta dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah dan Pemerintah Daerah;

b. Pencadangan usaha bagi UMKM melalui pembatasan bagi Usaha Besar;

c. Kemudahan perizinan;

d. Penyediaan pembiayaan; dan

e. Fasilitasi teknologi dan informasi.

 

Kemitraan

Pasal 10 sampai Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 ini mengatur secara khusus masalah kemitraan antara UMKM dengan Usaha Besar, yang meliputi inti plasma, subontrak, waralaba, perdagangan umum, distribusi dan keagenan, bagi hasil, kerjasama operasional, usaha patungan, penyumberluaan, dan bentuk kemitraan lainnya.

Pasal 12 PP ini menegaskan, Usaha Besar dilarang memiliki dan/atau mengusaha UMKM mitra usahanya, termasuk dalam ketentuan ini Usaha Menengah dilarang memiliki dan/atau mengusaha Usaha Mikro dan/atau Usaha Kecil mitra usahanya.

“Dalam pola kemitraan, Usaha Besar berkedudukan sebagai inti, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah berkedudukan sebagai plasma; atau Usaha Menengah berkududukan sebagai inti, sementara Usaha Mikro dan Usaha Kecil berkedudukan sebagai plasma,” bunyi Pasal 13 Ayat (1,2) PP No. 17/2013 ini.

Dalam pola Kemitraan waralaba, Usaha Besar berkedudukan sebagai pemberi waralaba, sementara UMKM berkedudukan sebagai penerima warlaba; atau Usaha Menengah berkedudukan sebagai pemberi waralaba, Usaha Mikro dan Usaha Kecil berkedudukan sebagai penerima waralaba.

“Usaha Besar yang memperluas usahanya dengan cara waralaba memberikan kesempatan dan mendahulukan UMKM yang memiliki kemampuan,” tegas Pasal 16 PP ini.

Mengenai pola kemitraan dalam perdagangan umum, Pasal 19 PP ini menyebutkan, Usaha Besar berkedudukan sebagai penerima barang, UMKM berkedudukan sebagai pemasok barang; atau Usaha Menengah berkedudukan sebagai penerima barang, Usaha Mikro dan Usaha Kecil berkedudukan sebagai pemasok barang.

“UMKM sebagai pemasok barang memproduksi barang atau jasa bagi mitra dagangnya,” jelas Pasal 19 Ayat (2) PP No. 17/2013 itu.

Dalam pola kemitraan distribusi dan keagenan, PP ini menegaskan, Usaha Besar memberikan hak khusus memasarkan barang dan jasa kepada UMKM; atau Usaha Menengah memberikan hak khusus memasarkan barang dan jasa kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

Adapun dalam pola kemitraan bagi hasil, UMKM berkedudukan sebagai pelaksana atau menjalankan usaha yang dibiayai atau dimiliki oleh Usaha Besar; atau Usaha Mikro dan Usaha Kecil berkedudukan sebagai pelaksana yang menjalankan usaha yang dibiayai atau dimiliki oleh Usaha Menengah.

“Masing-masing pihak yang bermitra dengan pola bagi hasil memberikan kontribusi sesuai dengan pola bagi hasil memberikan kontribusi sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki, serta disepakati kedua belah pihak yang bermitra,” bunyi Pasal 23 Ayat (1) PP ini.

Dalam pola kemitraan kerjasama operasional, UMKM dan Usaha Besar menjalankan usaha yang sifatnya sementara sampai dengan pekerjaan selesai, atau Usaha Mikro dan Usaha Kecil dengan Usaha Menengah menjalankan usaha yang sifatnya sementara sampai dengan pekerjaan selesai.

Sementara dalam pola kemitraan usaha patungan, UMKM lokal dapat melakukan kemitraan usaha dengan Usaha Besar atau asing melalui usaha patungan (joint venture) dengan cara menjalankan aktivitas ekonomi bersana dengan mendirikan perusahaan baru; atau Usaha Mikro dan Usaha Kecil lokal dengan Usaha Menengah asing melalui usaha patungan (joint venture) dengan cara menjalankan aktivitas ekonomi bersana dengan mendirikan perusahaan baru.

“Dalam menjalankan aktivitas ekonomi bersama para pihak berbagai secara proporsional dalam pemilikan saham, keuntungan, risiko, dan manajemen perusahaan,” tegas Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 ini.

Disebutkan dalam PP ini, setiap bentuk Kemitraan yang dilakukan oleh UMKM dituangkan dalam perjanjian, yang dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, sementara dalam hal salah pihak merupakan orang atau badang hukum asing perjanjian juga dibuat dalam bahasa asing.

PP No. 17/2013, Pemerintah Atur Kemitraan Usaha Besar dengan UMKMPP ini juga melibatkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk melakukan pengawasan pelaksanaan Kemitraan, dan berkoordinasi dengan instansi terkait. Termasuk dalampengawasan ini adalah pengenaan sanksi administratif terhadap Usaha Besar atau Usaha Menengah yang melakukan pelananggaran, yaitu merugikan kepemilikan dan/atau penguasaan usaha UMKM dalam hubungan kemitraan.

The Author

admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

© 2017 - 2018 Bimtek.co.id Seo By Jasa Seo Frontier Theme