Bimtek/Diklat tentang Pengelolaan Pajak PBB dan BPHTB Berdasarkan Undang–Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) No. 28 Tahun 2009 Kebutuhan pemerintahan di setiap daerah akan Pengelolaan Pajak PBB dan BPHTB serta Retribusi Daerah (PDRD) begitu diperlukan untuk pembangunan daerah tertentu dan negara secara keseluruhan. Dengan mengikuti Pelatihan/Bimtek Pengelolaan Pajak PBB dan BPHTB Berdasarkan Undang–Undang Pajak Daerah […]
Kategori: Diklat dan Bimtek Perpajakan
Bimtek Kewajiban Perpajakan bagi Bendahara Instansi Pemerintah/BUMN/BUMD
Bimtek/Diklat tentang Bimtek Kewajiban Perpajakan bagi Bendahara Instansi Pemerintah/BUMN/BUMD Kewajiban pajak bagi BUMN/BUMD telah ditetapkan sebagai pemungut PPN serta PPnBM oleh Pemerintah, berdasarkan Menteri Keuangan RI Nomor: 136/PMK. 03/2012 tentang perubahan atas peraturan menteri keuangan Nomor: 85/PMK. 03/2012 tentang penunjukan BUMN untuk memungut, menyetor dan melaporkan PPN/PPnMB serta tata cara pemungutan, penyetoran dan juga pelaporannya. Berdasarkan […]
Bimtek Tata Cara Pengisian dan Pelaporan Pengisian e-SPT bagi Instansi Pemerintah
Bimtek/Diklat Bimtek Tata Cara Pengisian dan Pelaporan Pengisian e-SPT bagi Instansi Pemerintah Sering terjadi kesalahan dalam pengisian dan pelaporan pengisian elektronik SPT karena sebagian orang belum mengetahui tata caranya. Berdasarkan Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan telah membuat aplikasi elektronik SPT (e-SPT). Aplikasi e–SPT digunakan oleh wajib pajak untuk kemudahan dalam menyampaikan SPT. Banyak kelebihan dari […]
Bimtek Mekanisme Pendataan dan Penilaian Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB – P2)
Bimtek/Diklat Bimtek Mekanisme Pendataan dan Penilaian Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB – P2) Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Derah dan Retibusi Daerah serta Perda Kota/Dati II. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak kebendaan atas bumi dan atau bangunan yang dikenakan terhadap subjek pajak yaitu orang pribadi atau badan secara nyata […]
Bimtek Pengelolaan Potensi Pajak & Retribusi Daerah untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Bimtek/Diklat tentang Pengelolaan Potensi Pajak & Retribusi Daerah untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah pungutan oleh daerah yang merupakan salah satu hak daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan sebagian sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain dari pajak daerah dan retribusi daerah, sumber pendapatan […]
Manajemen Pengelolaan Keuangan Pajak Dan Retribusi Daerah serta Kedudukan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB )
Bimtek /Diklat tentang Manajemen Pengelolaan Keuangan Pajak Dan Retribusi Daerah serta Kedudukan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB ) Untuk meningkatkan tertib administrasi pengelolaan data Pajak Bumi dan Bangunan serta pelayanan kepada wajib pajak, Direktur Jenderal Pajak telah menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER – 12/PJ/2010 tentang Nomor Objek Pajak Bumi […]
Jurusita Pajak Daerah
Bimtek dan Diklat tentang Jurusita Pajak Daerah Jurusita Pajak Daerah Adalah Pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, melaksanakan Penyitaan dan penyanderaan (gijzeling) berdasarkan Pasal 1 angka 6 UU PPSP Pasal 1 ayat (1) KMK No. 562/KMK.04/2000. Selain itu Jurusita Pajak Daerah sebagai pelaksana tindakan penagihan pajak yang bertugas […]
Penyuluhan Pajak Daerah
Bimtek dan Diklat tentang Penyuluhan Pajak Daerah Dengan ada nya aturan terbaru Merupakan bagian terpenting bagi wajib pajak(WP), Dimana (WP) harus memenuhi kewajiban perpajakan menurut perundangan undangan yang berlaku, yaitu asas self assessment dan system dalam asas ini (WP) mewajibkan mempertanggungung jawabkan pajak terhutang menurut (WP) sesuai dengan peraturan perpajakan yang terus berkembang dari waktu ke […]
Kewajiban Perpajakan bagi Instansi Pemerintah
Bimtek dan Diklat tentang Kewajiban Perpajakan bagi Instansi Pemerintah Berdasarkan sistem self assesment sehingga wajib pajak dalam melaksanukan kewajiban perpajakan, wajib melakukan sendiri penghitunggan, pembayaran dan pelaporan pajak terutang. Wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke kantor pelayanang pajak yang wilayahnya meliputi kedudukan wajib pajak untuk memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP adalah […]