Bimtek dan Diklat tentang Penerapan Program Aplikasi Simda Keuangan berbasis Akrual dilingkungan Pemerintah Daerah dan satuan kerja perangkat Daerah (SKPD) Sesuai amanat pasal 10 ayat (2) Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, pemerintah daerah harus telah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual paling lambat mulai tahun anggaran 2015. […]
Tag: Keuangan Daerah
Sistem Penatausahaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah & Strategi Mengahadapi Audit
Bimtek dan Diklat tentang Sistem Penatausahaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah & Strategi Mengahadapi Audit dalam Penyusunan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan berdasarkan Standar Akutansi Pemerintah (SAP) Dalam melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah (PP) No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, perlu menetapakan peraturan Menteri Dalam Negri (Permendagri) No.64 Tahun 2013 tentang penerapan Standar Akuntansi Pemerintah(SAP) […]
Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintah Dalam Penatausahaan, Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
Bimtek Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintah Dalam Penatausahaan, Pertanggungjawaban Keuangan Daerah serta Strategis Menghadapi Audit dalam Penyusunan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Dalam melalukan penatausahaan, bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran memiliki peran penting dalam melaksanakan tugas-tugas kebendaharaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Bendahara penerimaan pada SKPD memiliki tugas menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran […]
Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara
Bimtek dan Diklat tentang Tata Cara Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas-tugas perbendaharaan, Menteri Dalam Negeri telah ditetapkan Permendagri No. 55 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya. Permendagri tersebut memberikan pedoman teknis tentang pelaksanaan penatausahaan. Bendahara Pengeluaran adalah salah satu pelaksana kuasa pengelolaan keuangan […]
Tata Cara Penyusunan RKA dan DPA Instansi Pemerintah
Bimtek dan Diklat Tata Cara Penyusunan RKA dan DPA Instansi Pemerintah Berdasarkan Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003 mengatur peranan dan kedudukan RKPD yang merupakan penjabaran RPJMD dan Renstra AKPD dalam kaitannya dengan perumusan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Renja SKPD, RKA SKPD dan RAPBD. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 mengatur tentang peranan dan tanggung jawab […]
Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri & Penerimaan Hibah
Bimtek dan Diklat tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negera. Perbendaharan negara yaitu pengelolaan dan pertangungjawaban keuangan negara, investasi dan kekayaan yang dipisahkan yang ditetapkan oleh APBN dan APBD. Utang negara merupakan jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah pusat maupun kewajiban pamerintah pusat […]
Review Laporan Keuangan Daerah
Bimtek dan Diklat tentang Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Setiap Pemerintah Kabupaten / Kota / Provinsi sangat membutuhkan bantuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk peningkatan kapasitas dan kompetensi auditor Inspektorat. Selain itu perlu peningkatan kerja sama pada berbagai bidang termasuk dalam hal penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah dan Laporan Keuangan SKPD yang berada di lingkungan […]
Perencanaan, Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Bendahara Instansi Pemerintah Daerah
Bimtek dan Diklat tentang Strategi Perencanaan, Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Bendahara Instansi Pemerintah Daerah Penetapan para pengelola keuangan daerah merupakan salah satu syarat pelaksanaan anggaran. Dalam pelaksanaannya kepala daerah melimpahakan sebagian wewenang kepada sekretaris daerah untuk bertindak selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah. Sekretaris daerah mempunyai tugas koordinasi di bidang penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD, menyiapakan […]
Penyusunan Neraca Awal dan Akhir Pemerintah Daerah
Bimtek dan Diklat tentang Penyusunan Neraca Awal dan Akhir Pemerintah Daerah Laporan keuangan termasuk rutinitas kegiatan tahunan SKPD (satuan kerja pemarintah daerah), pertangungjawaban anggaran yang sudah diterima wajib / harus ditetapkan dalam dokumen plaksanaan anggaran / DPA. Maksud dan Tujuan dari pelaporan tersebut agar diketahui berapa banyak anggaran yang sudah terealisasi sesuai dengan kebutuhan kita […]
Penyusunan Laporan Keuangan Instansi Pemerintah
Bimtek dan Diklat tentang Penyusunan Laporan Keuangan Instansi Pemerintah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Setiap awal tahun akan memulai melaksanakan audit laporan kauangan pemerintah didaerah terutama dalam bentuk penggumpulan data-data. Pemerintah daerah (Pemda) sangat bergepentingan dengan audit tersebut karena beberapa tahun terakhir, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menerapkan sistem reward and punishment terhadap pamerintah daerah. Terdapat tiga macam […]