Bimtek dan Diklat tentang Sistem Penatausahaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah & Strategi Mengahadapi Audit dalam Penyusunan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan berdasarkan Standar Akutansi Pemerintah (SAP) Dalam melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah (PP) No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, perlu menetapakan peraturan Menteri Dalam Negri (Permendagri) No.64 Tahun 2013 tentang penerapan Standar Akuntansi Pemerintah(SAP) […]
Tag: Penyusunan APBD
Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintah Dalam Penatausahaan, Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
Bimtek Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintah Dalam Penatausahaan, Pertanggungjawaban Keuangan Daerah serta Strategis Menghadapi Audit dalam Penyusunan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Dalam melalukan penatausahaan, bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran memiliki peran penting dalam melaksanakan tugas-tugas kebendaharaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Bendahara penerimaan pada SKPD memiliki tugas menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran […]