Diklat dan Bimtek untuk DPRD
Indonesia sering mengalami booming undang-undang (UU). hampir semua hal coba diselesaikn melalui pembuatan peraturan. Kecenderungan yang sama juga terjadi di daerah sejak lahirnya Undang Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Namun, berbagai peraturn undang-undang dan peraturan daerah yang lahir itu ternyata tidak banyk membawa perubahan bagi Indonesia. Kondisi tersebut tidak lepas dari berbagai mas alah peraturan di Indonesia.
Dalam hal ini kami telah menyediakan beberapa Materi pelatihan, bimtek atau diklat untuk DPRD. Sama halnya dengan diklat keuangan, diklat kepegawaian pun memiliki materi – materi yang beragam sesuai dengan kebutuhan calon peserta bimbingan teknis DPRD tersebut.
Kunjungi Materi – Materi Diklat / Sosialisasi / Bimtek DPRD
- Bimtek Optimalisasi Fungsi dan Wewenang DPRD dalam Proses Penyusunan dan Penetapan APBD
- Bimtek Optimalisasi Peran DPRD Dalam Penganggaran dan Pengawasan Serta Pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
- Bimtek Optimalisasi peran DPRD dalam perencanaan dan evaluasi kinerja pembangunan daerah
- Bimtek Optimalisasi reses & pokok pikiran DPRD hasil Jasmara
- Bimtek Optimalisasi Tugas dan Tanggung Jawab Alat Kelengkapan DPRD
- Bimtek Orientasi Pengelolaan Dana Hibah Dan Dana Bantuan Sosial Bagi Anggota DPRD Provinsi, Kota/Kabupaten
- Bimtek Orientasi Pengelolaan Dana Reses Bagi Anggota DPRD Provinsi, Kota/Kabupaten
- Bimtek Pedoman Pelaksanaan Fungsi DPRD
- Bimtek Pelayanan Prima Sekretariat DPRD Terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD
- Bimtek Penguatan Hard dan Soft Skills bagi Anggota DPRD Purnabakti
- Bimtek Peningkatan kapasitas, peran dan fungsi anggota DPRD
- Bimtek Peran Bamus, Balegda, dan Badan Kehormatan dalam Meningkatkan Kinerja DPRD
- Bimtek Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan serta Proses Akuntansi Keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD
- Bimtek Kebijakan umum anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran