Bimtek dan Diklat tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di desa Didalam nilai pengadaan barang/jasa di desa yang dahulu hanya berada pada nilai Jutaan, namun sekarang mulai merangkak naik hingga menjadi puluhan hingga ratusan juta. Seiring dengan semakin besarnya nilai pengadaan, maka pertanyaan mengenai metode pengadaan dan metode pemilihan penyedia barang/jasa mulai mengemuka. Apakah harus […]
Kategori: Diklat dan Bimtek Pemerintahan Daerah
Tata Cara Pemilihan Kepala Desa
Bimtek dan Sosialisasi Penjelasan Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Pemilihan Kepala Desa (Pilkades), adalah suatu pemilihan Kepala desa secara langsung oleh warga desa setempat. Berbeda dengan Lurah yang merupakan Pegawai Negeri Sipil, Kepala Desa merupakan jabatan yang dapat diduduki oleh warga biasa. Kepala Desa dilantik oleh Bupati / Wali kota Kepala desa (kades) merupakan pimpinan […]
Peningkatan Tupoksi Staf Ahli Dalam Mendukung Kinerja Pemerintahan Daerah
Bimtek dan Diklat tentang Peningkatan Tupoksi Staf Ahli Dalam Mendukung Kinerja Pemerintahan Daerah Jabatan Staf Ahli dalam roda pemerintahan sesungguhnya sangat Mendukung Kinerja Pemerintahan Daerah dan ini merupakan jabatan yang sangat strategis, karena merupakan Tim Kreator Pemerintah Daerah. Keberadaannya diharapkan dapat memberikan masukan dalam mengambil kebijakan yang tepat mengenai program pembangunan yang akan dijalankan sesuai […]
Gerakan Pembangunan Desa Semesta (Gerakan Desa) Berbasis Kawasan Untuk Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan
Bimtek tentang Gerakan Pembangunan Desa Semesta (Gerakan Desa) Berbasis Kawasan Untuk Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Pemerintah telah meresmikan program Gerakan Pembangunan Desa Semesta atau disebut Gerakan Desa. Lewat program ini diharapkan semua pembangunan dan pemberdayaan berbasis desa di Pemerintahan dapat terkoordinasi dan tersinkronisasi. Lewat Gerakan Desa ini, diharapkan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) […]
Percepatan Persiapan Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Desa
Bimtek dan Diklat tentang Percepatan Persiapan Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Desa Undang-undang (UU) No 6 Tahun 2014 tentang Desa telah digulirkan ditehun sebelumnya. Undang-undang Desa (UU Desa) ini lahir sebagai respons nyata dari pemerintah terhadap realita kesenjangan pembangunan yang terjadiselama ini antara daerah perkotaan&pedesaan. Hal yang tidak kita jumpai pada negara-negara maju karna mereka telah mampu […]
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Bimtek dan Diklat tentang Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang ditunggu-tunggu, akhirnya sejak awal tahun 2014 UU Desa disahkan, untuk dapat segera dilaksanakan pada tahun – […]
Arah Kebijakan Nasional Pembangunan Desa Dan Kawasan Perdesaan Dalam RPJMN 2015-2019
Bimtek tentang Arah Kebijakan Nasional Pembangunan Desa Dan Kawasan Perdesaan Dalam RPJMN 2015-2019 Sebagai miniature Negara Indonesia, Desa menjadi arena politik paling dekat bagi relasi antara maysarakat dengan pemegang kekuasaan (perangkat desa). Di satu sisi, para perangkat desa menjadi bagian dari birokrasi Negara yang mempunyai daftarTugas kenegaraan, yakni menjalankan birokratisasi dilevel desa, melaksanakan programprogram pembangunan, […]
Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Bimtek dan Diklat tentang Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) adalah mengambarkan kinerja urusan yang ditangani oleh Pemerintah Daerah (Pemda). Untuk itu Depdagri/Mendagri menetapkan indikator kinerja kunci untuk masing-masing urusan. Pemda harus mengisi realisasi pencapaian masign-masing indikator yang telah ditetapkan tersebut karna kinerja yang terbaik setiap pemerintah daerah bukan ditetapkan […]
Penyusunan Analisis Beban Kerja (ABK)
Penyusunan Analisis Beban Kerja (ABK) adalah proses untuk menetapkan jumlah jam kerja orang yang digunakan atau dibutuhkan untuk merampungkan suatu pekerjaan dalam waktu tertentu, atau dengan kata lain analisis beban kerja bertujuan untuk menentukan berapa jumlah personalia dan berapa jumlah tanggung jawab atau beban kerja yang tepat dilimpahkan kepada seorang petugas. Selain itu Analisis Beban Kerja (ABK) […]
Standar Kompetensi Jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Bimtek dan Diklat tentang Standar Kompetensi Jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dalam rangka mendukung terwujudnya profesionalisme dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) diperlukan standar kompetensi jabatan yang wajib dan harus dimiliki oleh setiap PNS yang terdiri dari standar kompetensi teknis dan standar kompetensi manajerial. Standar kompetensi manajerial adalah merupakan persyaratan kompetensi manajerial minimal yang harus dimiliki […]